cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022" : 15 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/hum/2018 TERKAIT UJI MATERIIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 Muhamad Aulia Ichsan; Yusrizal Yusrizal; Mukhlis Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9013

Abstract

Badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dasar hukum di Indonesia tentang penyelenggaraan pemilu tertuang dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilu yang tetap dan independen. PKPU No 20 Tahun 2020 ada beberapa pihak yang tidak puas dan menggugat PKPU tersebut ke Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa hakim menilai Peraturan KPU no. 20 Tahun 2018 dalam frasa ini tidak menjamin hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu soal memilih dan dipilih yang termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 UU. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pengakuan hak politik diakui dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 2200A yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Selanjutnya, menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Disarankan kepada pemerintah agar sudah saatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum agar segera direvisi oleh lembaga pembentuk undang-undang dan calon penyelenggara negara perlu bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama bagi calon anggota legislatif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KABUPATEN PIDIE Ahmad Nidal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.8728

Abstract

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengana asas Ijbari.  Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi manakala si pewaris meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie adalah melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau musayawarah.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH harris Gusnally
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9140

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah bukan menjadi solusi yang baik untuk RSUD Langsa, melainkan memperumit masalah administrasi di berbagai bidang, oleh sebab itu dengan adanya PP NO. 72 Tahun 2019 menjadikan RSUD Langsa tidak lagi otonomi dalam mengelola rumah tangganya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif (Prescriptive analysis). Kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mempunyai landasan hukum yang kuat hal ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa  dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam hal ini otonomi yang diberikan kepada RSUD sebagai BLUD sendiri setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perangkat Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap professional dalam melayani masyarakat.Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, Badan Layanan Umum
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Mukhlis Mukhlis; Mukhlis Mukhlis; Muhammad Nasir
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9150

Abstract

Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin agar lebih maju secara ekonomi maupun sosial . Dalam pemanfaatan bantuan masih ditemukan berbagai masalah sehingga bantuan tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian secara individual tau kelompok. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan pengawasan secara terpadu dalam pemanfaatan bantuan sosial,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi fakir miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pemberdayaan ekonomi fakir miskin melaui pemberian bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 serta Qanun Nomor 20 tahun 2021. Selanjutnya melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Penerus (SIKS-NG) agar penerima bantuan tepat sasaran.Penulis menilai perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerima bantuan, perlunya adanya pembagian dana dari pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Aceh Utara untuk pemutakhiran Data Terpadu Fakir Miskin, serta perlunya pandangan berkelanjutan dalam bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Kata Kunci : Kewenangan, Kemiskinan, Implementasi, UEP Dan Pelaksanaan K UBE
EFEKTIFITAS PELAKSAAN KOORDINASI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH Abrari Rizki Falka; Elidar Sari; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.6635

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum melakukan penindakan terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun fakta yang terjadi sebaliknya adanya penegak hukum yang tidak melakukan koordinasi yang berakibat diajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka sebagaimana yang diputuskan oleh hakim praperadilan melalui putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN BMN. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah untuk mengetahui mengapa koordinasi antara Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan penegak hukum tidak berlaku secara efektif dan apa kendala dan hambatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di lingkungan penyidik kejaksaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab, tantangan dan hamabtan yang menjadi penyebab tidak efektifnya koordinasi antara APIP dan penegak hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Administrasi Pemerintaha, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya koordinasi disebabkan karena belum adanya aturan teknis terkait koordinasi antara penegak hukum dengan APIP sebagai menjadi sulit terjadinya koordinasi. Selain itu, orientasi pemidaan yang sering ditonjolkan oleh penegak hukum padahal penegakan dengan pola demikian tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.  Konsekuensi yang timbul bila tidak dilakukannya koordinasi antara penegak hukum dan APIP adalah dapat diajukan permohonan prarperadilan oleh tersangka yang telah ditetapkan statusnya oleh penyidik. Disarankan supaya adanya kerjasama, SOP bagi penegak hukum agar lebih mudah berkoordinasi dan memberikan sanksi apabila tidak melaksanakan koordinasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Administrasi Pemerintahan. 
TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE) Efendi Efendi; Yulia Yulia; Hamdani Hamdani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9160

Abstract

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lintas lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 1 ayat 32: “ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah hal waktu lintas berlalu yang berlangsung secara lancar berdasarkan atas hak dan kewajiban setiap pemakai jalan”. Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penanganan terhadap masalah kecelaka.an “lalu lintas dengan strategi kead.ilan restoratif. Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis normatif melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis. Salah satu yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui riset kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian: pertama;Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya yang tingkat pemahaman dan kontribusi warga belum tercerahkan, pemahaman hukum yang masih rendah serta sarana dan prasarana jalan yang masih belum mencukupi. kedua, Hambatan tindakan “kepolisian menerapkan “keadilan restoratif” terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe menggunakan pendekatan keadilan dalam perkara “lalu di mana lintas keadilan restoratif (keadilan restoratif) dianggap lebih adil, dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme mekanisme.Ketiga, Upaya Kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip restorative justice dimana yakni, terdapat perbaikan atas korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan dengan cara melakukan penyelamatan, memberikan kepada korban ganti rugi, memberikan kerja sosial kepada pelaku dan hal lainnya. Hambatan tindakan “kepolisian menerapkan “keadilan restoratif” terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe menggunakan pendekatan keadilan dalam perkara “lalu lintas keadilan restoratif (keadilan restoratif) dianggap lebih adil, dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.Ketiga, Upaya Kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip restorative justice dimana yakni, terdapat perbaikan atas korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan dengan cara melakukan penyelamatan, memberikan kepada korban ganti rugi, memberikan kerja sosial kepada pelaku dan hal lainnya. Hambatan tindakan “kepolisian menerapkan “keadilan restoratif” terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Lhokseumawe menggunakan pendekatan keadilan dalam perkara “lalu lintas keadilan restoratif (keadilan restoratif) dianggap lebih adil, dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.Ketiga, Upaya Kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip restorative justice dimana yakni, terdapat perbaikan atas korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan dengan cara melakukan penyelamatan, memberikan kepada korban ganti rugi, memberikan kerja sosial kepada pelaku dan hal lainnya.      .       Kata Kunci: Tindakan, Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas
Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tamarsah Tamarsah; Faisal Faisal; Hamdani Hamdani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9161

Abstract

Menurut Pasal 1 Ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Terdapat satu kasus tentang jarimah zina yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mereka sudah ada ikatan perkawinan (menikah) namun terhadap terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat karena telah melakukan jarimah zina. Dan terhadap kasus tersebut dalam Perkara Nomor 19/JN/2020/Ms.Tkn Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah melakukan jarimah Khalwat.Tujuan dari penelitian Tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap jarimah zina dan jarimah khalwat menurut hukum Islam dan qanun Aceh nomor 6 tahun  2014 tentang hukum jinayat, penerapan hukum pada putusan perkara nomor 19/JN/2020/MS/Takengon, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 19/JN/2020/Ms/Takengon.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif.            Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam terdapat perbedaan hukuman yaitu pezina yang sudah menikah di cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam dengan batu sedangkan pezina yang masih lajang dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut Qanun Aceh tidak membedakan antara pezina yang menikah dengan yang lajang dan hanya mendapat hukuman seratus kali cambukan. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 19/JN/2020/MS.Tkn tidak sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 19/JN/2020/MS.Tkn terdapat kekeliruan karena Majelis Hakim tidak menerapkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 37  ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.Disarankan agar dalam Qanun Aceh Hukum Jinayat juga perlu dibuat perbedaan hukuman antar pelaku jarimah yang sudah menikah dengan pelaku jarimah yang belum menikah. Disarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta di persidangan. Disarankan agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta dipersidangan harus dengan ketelitian dan tidak mengenyampingkan ketentuan yang khusus yang terdapat dalam Qanun Aceh. 
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK Juliadi Lingga; Marlia Sastro; Budi Bahreisy
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9135

Abstract

Peradilan pidana (criminal justice system) adalah peradilan hukum untuk menanggulangi masalah kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan dan batas toleransi di suatu wilayah atau masyarakat. Kehadiran hukum pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi juga bagi sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pencemaran nama baik serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan dalam menerapkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi. dengan Putusan Penuntutan Nomor: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dan bagian penting dari metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, praktik untuk menyelidiki masalah penilaian dan analisis yang lebih tepat, di mana pendekatan ini menentukan nilai penelitian yang dilakukan.
TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe) Nadya Syafitri; Hamdani Hamdani; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.5992

Abstract

Peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga tapi juga di bidang sosial, politik bahkan juga di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe? Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian nafkah keluarga dari istri tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah. Dalam hukum adat, selama istri masih bekerja untuk membantu suami tidak pernah dilarang. Perbandingan Kedua hukum ini di Kota Lhokseumawe, yaitu pengaturan peran suami wajib memberi nafkah kepada keluarga sedangkan peran istri sunnah, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu hilangnya peran sebagai suami dan hilangnya peran istri untuk tunduk kepada suami serta hilangnya tanggungjawab Istri. Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika membantu suami, makruh jika kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya,Haram hukumnya jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan menurut hukum adat yaitu Kebutuhan wanita di wilayah kerja, ketaatan kepada suami berkurang kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA) Muhammad Muthi Al zakawali; Ramziati Ramziati; Budi Bahreisy
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9149

Abstract

Prostitusi online adalah suatu transaksi yang dilakukan melalui media elektronik antara si perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Tindak pidana prostitusi online secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan baru-baru ini terjadi di kota Langsa Provinsi Aceh, Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2020 di depan Hotel Harmoni, Petugas Kepolisian Polres Langsa menangkap 2 (dua) pelaku mucikari yang ditemani dengan 2 (dua) orang PSK sedang melakukan transaksi prostitusi online dengan pria pengguna jasa PSK, mucikari tersebut yakni bernama Yusnani yang berumur 47 Tahun dan Heni yang berumur 35 tahun yang keduanya berperan sebagai penghubung wanita panggilan yang menerima pesanan para lelaki dengan menggunakan media Whatshap.            Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa, serta menganalisis upaya pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa.            Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.            Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online  di kota Langsa: yaitu 1. Ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pergaulan, 4. keseringan nonton film seks, 5. Faktor di cap sebagai PSK, 6. Penyalahgunaan teknologi telekomunikasi media sosial yang berkembang, 7. Kebutuhan biologis seks. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, masih terdapat kekurangan yaitu tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap PSK. Upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa dilakukan dengan melakukan penutupan terhadap akun-akun media sosial dan website yang terindikasi adanya prostitusi online di Kota Langsa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan prostitusi online di kota Langsa, serta melakukan penyamaran dan melakukan razia untuk menangkap pelaku prostitusi online.            Disarankan agar pemerintah dapat menutup semua media internet yang ada unsur mengarah ke tindak pidana prositusi. Disarankan agar penyidik lebih teliti dalam melakukan proses penegakan hukum prostitusi online di kota Langsa. Disarankan agar Polisi Polres Langsa lebih meningkatkan lagi razia terhadap media sosial yang terindikasi adanya prostitusi online di kota LangsaKata kunci: tindak pidana, prostitusi online, kota Langsa.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue